blog Ogan Ilir

Pemeriksaan Progress Pembongkaran RTLH di Desa Pulau Negara dan Desa Ulak Petangisan

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) terlihat dari ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indoneisa No. 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.7/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) merupakan bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bentuk kegiatan BSPS terbagi menjadi dua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS), kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

2. Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS), kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (Perkimtan) Ogan Ilir Selaku Koordinator Kegiatan BSPS, turut mengawal Kegiatan ini dari proses awal s/d akhir Kegiatan agar kegiatan ini terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.